Pengadaan Barang dan Jasa

Written by Super User on 10 April 2017. Hits: 4120

Pengumuman Pengadaan Lelang Barang dan Jasa

T.A. 2025

Pengadaan	Volume	Nilai (rupiah)
1. Pengadaan Pos Bantuan Hukum	300 Perkara	Rp	30.000.000,-
2. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	1 Paket	RP	208,912,000,-

T.A. 2022

1	Pengadaan Alat Pengolah Data
	a	Printer	2 Unit	Rp.	10.000.000,-
2	Pembangunan Peralatan Fasilitas Perkantoran
	A	Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan	1 Unit	Rp.	20,000,000,-
	B	Pengadaan Fasilitas Perkantoran Satker Baru	1 Set	Rp.	1.862,455,000,-
	C	Pengadaan Prasarana Disabilitas Pengadilan	1 Keg	Rp.	30,000,000,-
	D	Lanjutan Pembangunan Gedung Pengadilan	1 Keg	Rp.	5.187,509,000,-
3	Pengadaan Pos Bantuan Hukum		1 Keg	Rp.	30,000,000,-

T.A. 2021

1	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
	a	Pengadaan PC Komputer Untuk Kepaniteraan	2 Unit	Rp. 25.000.000,-
2	Pembangunan Gedung Kantor Satuan Kerja Baru
	a	Fisik	1.800 m2	Rp. 24,884,181,000,-
	b	Perencana	1 Keg	Rp. 851,039,000,-	LPSE, SIRUP
	c	Pengawasan	1 Keg	Rp. 572,336,000,-	SIRUP
	d	Pengelola Kegiatan	1 Keg	Rp. 353,355,000,-

Informasi

No	Uraian
1	Alamat dan Kontak Pengajuan Pengadaan Barang dan Jasa
	Kantor Pengadilan Agama Penajam alamat Jalan Propinsi KM. 8 Komplek Islamic Center Kelurahan Nipah Nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kode Pos 76142 Telp (0542) 8541119 email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2	Layanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung Republik Indonesia

3	Sistem Informasi Umum Rencana Pengadaan

Prosedur Pengadaan

Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pendahuluan

Tata pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean goverment) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui instansi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip Good Governance and Clean Goverment, maka instansi pemerintah (termasuk peradilan agama) harus melaksanakan prinsi-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (independent), serta menjamin terjadinya interaksi anatara pihak terkait (stakeholders) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel.Kebijakan umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertujuan untuk mensinergikan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa dengan kebijakan-kebijakan di sektor lainnya. Langkah kebijakan tersebut secara umum diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bersumber pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010.

1.	Perpres Nomor 54 Tahun 2010	√
2.	Penjelasan Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010	√
3.	Lampiran I - Perencanaan	√
4.	Lampiran II - Barang	√
5.	Lampiran III - Pekerjaan Konstruksi	√
6.	Lampiran IV A - Jasa Konsultansi (Badan Usaha)	√
7.	Lampiran IV B - Jasa Konsultansi (Perorangan)	√
8.	Lampiran V - Jasa Lainnya	√
9.	Lampiran VI - Swakelola	√

Standar Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Adapun jenis dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah yang memenuhi standar sebagai mana Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kesatu Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standar Bidding Document), sebagai berikut : (Dikutip dari www.lkpp.go.id).
JENIS DOKUMEN
1. Pengadaan Barang Pascakualifikasi
2. Pengadaan Barang Prakualifikasi
3. Pengadaan Konstruksi Pascakualifikasi
4. Pengadaan Konstruksi Prakualifikasi
5. Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha Prakualifikasi Satu Sampul
6. Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha Prakualifikasi Dua Sampul
7. Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Pascakualifikasi
8. Pengadaan Jasa Lainnya Pascakualifikasi
9. Pengadaan Jasa Lainnya Prakualifikasi
10.Pengadaan Barang Penunjukan Langsung Non Darurat
11.Pengadaan Konstruksi Penunjukan Langsung Non Darurat
12.Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Penunjukan Langsung Non Darurat
13.Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Penunjukan Langsung Non Darurat
14.Pengadaan Jasa Lainnya Penunjukan Langsung Non Darurat
15.Pengadaan Barang Penunjukan Langsung Darurat
16.Pengadaan Konstruksi Penunjukan Langsung Darurat
17.Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Penunjukan Langsung Darurat
18.Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Penunjukan Langsung Darurat
19.Pengadaan Jasa Lainnya Penunjukan Langsung Darurat
20.Pengadaan Barang pengadaan Langsung Yang Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)
21.Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Pengadaan Langsung Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)
22.Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Pengadaan Langsung Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)
23.Pengadaan Jasa Konsultansi Pengadaan Langsung Yang Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)
24.Pengadaan Jasa Lainnya Pengadaan Langsung Yang Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)

Mekanisme Keberatan

Mekanisme Keberatan Dan Pengaduan Atas Hasil Pengadaan

1.	Kepada peserta lelang yang berkeberatan atas penetapan pemenang lelang diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang.
2.	Sanggahan disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang, disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan disampaikan sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal. Sanggahan yang disampaikan kepada bukan pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.
3.	Sanggahan wajib diajukan oleh peserta lelang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan peserta lelang lain apabila telah terjadi penyimpangan prosedur yang merugikan negara dan/atau masyarakat dirugikan, meliputi:
	a	Panitia/pejabat pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan/atau
	b	Pelaksanaan pelelangan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa; dan/atau
	c	Terjadi praktek KKN di antara peserta lelang dan/atau dengan anggota panitia/pejabat pengadaan/ pejabat yang berwenang; dan/atau
	d	Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan pelelangan tidak adil, tidak transparan dan tidak terjadi persaingan yang sehat.
4.	Panitia/pejabat pengadaan sepenuhnya bertanggung jawab atas seluruh proses pelelangan dan hasil evaluasi yang dilakukan. Panitia/pejabat pengadaan wajib menyampaikan bahan-bahan, yang berkaitan dengan sanggahan peserta lelang yang bersangkutan baik secara tertulis maupun lisan kepada pejabat yang berwenang memberikan jawaban atas sanggahan tersebut.
5.	Pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang memberikan jawaban tertulis selambatlambatnya dalam 5 (lima) hari kerja atas sanggahan tersebut secara proporsional sesuai dengan masalahnya dengan ketentuan sebagai berikut :
	a	Apabila pelaksanaan evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa karena kesalahan atau kelalaian panitia/pejabat pengadaan, maka pejabat yang berwenang memerintahkan panitia/pejabat pengadaan melakukan evaluasi ulang;
	b	Apabila terbukti terjadi KKN antara pejabat yang berwenang, anggota panitia/pejabat pengadaan dengan peserta lelang tertentu yang merugikan peserta lainnya, maka diambil tindakan dengan memberhentikan pejabat/anggota panitia/pejabat pengadaan dari jabatannya dan menggugurkan penawaran peserta yang terlibat KKN tersebut. Kemudian pejabat yang berwenang mengganti panitia/ pejabat pengadaan dengan pejabat lain untuk melakukan evaluasi ulang;
	c	Peserta lelang yang terlibat KKN dan rekayasa sebagaimana pada butir 3).c) dan butir 3).d) dikenakan sanksi berupa pencairan jaminan penawaran dan dilarang untuk mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah selama 1 (satu) tahun;
	d	Apabila pelaksanaan pelelangan tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, maka dilakukan pelelangan ulang dimulai dari pengumuman kembali oleh panitia/pejabat pengadaan yang baru.
6.	Apabila peserta lelang yang menyanggah tidak dapat menerima jawaban atas sanggahan dari pengguna barang/jasa, maka peserta lelang tersebut dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Panglima TNI/ Kapolri/Kepala LPND/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/ Pimpinan BHMN/Direktur Utama BUMN/BUMD, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya jawaban sanggahan tersebut. Sedangkan proses pengadaan dapat dilanjutkan tanpa harus menunggu hasil keputusan tersebut.

1	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
	a	Pengadaan PC Komputer Untuk Kepaniteraan	4 Unit	Rp. 50.000.000,-	Selesai
2	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran
	a	Meubelair	4 Set	Rp. 80.000.000,-	Selesai

1	Pengadaan Kendaraan Bermotor
	a	Kendaraan Roda 4	1 Unit	SPK	BAST	Selesai
	b	Kendaraan Roda 2	2 Unit	SPK	BAST	Selesai
2	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
	a	Pengadaan Laptop Hakim	3 Unit			Selesai
	b	Jaringan Internet	1 Unit			Selesai

T.A. 2025

T.A. 2024

T.A. 2023

T.A. 2022

T.A. 2021

T.A. 2020

T.A. 2019

Informasi

Prosedur Pengadaan

Mekanisme Keberatan

Hubungi Kami

Lokasi Kantor

Sosial Media