Pengadilan Agama Penajam Perkuat Kualitas SDM Melalui Bimbingan Teknis Manajemen PPPK
PA Penajam, Penajam-(27/11) Dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan memastikan pemahaman yang komprehensif terkait pengelolaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pengadilan Agama (PA) Penajam turut serta dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen PPPK yang diselenggarakan secara virtual di Ruang Media Center PA Penajam Pada Kamis 27 November 2005.
Kegiatan Bimbingan Teknis Manajemen PPPK ini dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting pada Kamis (27/11) Pukul 08.30 WIB, peserta yang ikut dalam kegiatan tersebut yaitu Bapak Damai Azizu, S.Kom., Penata Layanan Operasional PA Penajam, Ibu Najwa Hijriana, S.E., Penata Layanan Operasional PA Penajam, Bapak Ashar, S.H.,Penata Layanan Operasional PA Penajam, Bapak Adi Irawan, Pengelola Umum Operasional PA Penajam, Bapak Amin Nur, Operator Layanan Operasional PA Penajam dan Ibu Novayanti, S.H., Penata Layanan Operasional PA Penajam.
Kegiatan ini merupakan inisiasi dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) melalui Biro Kepegawaian. Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kompetensi aparatur mengenai pengelolaan manajemen PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK.
Materi utama yang dibahas dalam bimbingan teknis ini mencakup aspek-aspek krusial dalam manajemen PPPK, yaitu:
- Hak cuti PPPK
- Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)
- Disiplin PPPK
Bimtek ini menghadirkan narasumber yang berkompeten dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), antara lain:
- Wisudo Putro Nugroho, S.H., M.Kn. (Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BKN) yang membawakan materi mengenai PP 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK.
- Muhammad Syafiq, S.H., M.H. (Analis Kepegawaian Ahli Madya BKN) yang membahas topik Disiplin dan Pemutusan Hubungan Kerja PPPK.
Melalui keikutsertaan dalam Bimtek ini, Pengadilan Agama Penajam berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh aparatur, khususnya yang terkait dengan kepegawaian dan PPPK, memiliki pemahaman yang solid terhadap regulasi dan implementasi Manajemen PPPK, yang pada akhirnya akan mendukung optimalisasi kinerja pelayanan publik. (Damai-Pnjm)
