PENGADILAN AGAMA PENAJAM header

on . Hits: 51

Deklarasi Hakim Perempuan Tentukan Arah Pembangunan Hukum

Deklarasi Hakim 

Lonceng kebangkitan hakim perempuan berdenting talu. Pusaran energi dan keunggulan para Srikandi Peradilan yang tumbuh berserak, kini dihimpun rapi dalam sebuah wadah profesi. Namanya Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia (BPHPI). Kehadiran perhimpunan hakim perempuan menjadi aset pembangunan hukum nasional. Pelaku pembangunan berkelanjutan 2030 (Sustainable Development Goals). Sekaligus penjaga moral dan ketangguhan kekuasaan kehakiman.

Penjaga Moral

Krisis penegakan hukum yang melemahkan kepercayaan publik membutuhkan salah satu peran hakim perempuan sebagai penjaga moral. Adagium quid leges sine moribus (apalah artinya hukum tanpa moralitas), mensyaratkan nilai etik dalam hukum harus lebih suprematif ditegakkan oleh penjaganya.

Lord Denning kemudian menyusun sebuah terma hukum tersohor: Berikan saya hukum yang buruk sekalipun dengan hakim-hakim yang baik, niscaya keadilan akan bisa tegak. Tapi, betapapun hukum disusun paripurna, ketika ditegakkan oleh hakim-hakim dengan reputasi buruk, maka runtuhlah bangunan hukum itu.  

Menurut teori hukum alam, hukum, moral, dan keadilan dipandang sebagai rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Hukum yang baik adalah hukum yang memiliki moralitas dan menjunjung tinggi prinsip keadilan. Sehingga, pelanggaran terhadap hukum identik dengan pelanggaran terhadap moral dan keadilan.

Ronald Dworkin, salah seorang penganut mazhab hukum alam modern, memfokuskan perhatiannya kepada teorinya yang disebut “law as integrity”. Selain pada aspek substansi, moralitas sangat berperan pada hakim dalam membangun suatu sistem substansi di dalam proses membuat putusan. Sebab, dalam praktiknya, hukum tidak bisa berdiri sendiri alias membutuhkan sokongan etika sebagai bagian dari filsafat.

Lawrence M. Friedman (1984) mengemukakan bahwa efektif dan tidaknya penegakan hukum tergantung trigatra sistem hukum yang melingkupi, yakni struktur hukum (structure of law), substansi hukum (substance of the law), dan budaya hukum (legal culture).

Tesis Friedman tersebut menemukan konteksnya di Indonesia. Meskipun substansi hukum dalam kondisi ideal, namun supremasi hukumnya tidak menjamin berjalan dengan baik karena hukum dan moralitas penegaknya tidak selalu berjalan beriringan. Dengan demikian, keparipurnaan dan kualitas penegakan hukum terletak pada bobot moral yang menjiwainya. Tanpa moralitas penegakan hukum substantif akan kering dari rasa keadilan.

Di sinilah peran perhimpunan hakim perempuan menemukan konteksnya. Idealisme dan kesadaran hakim perempuan sebagai penjaga moral di bidang hukum memerlukan wadah profesi. Tanpa wadah organisasi, keberanian dan kejujuran akan tersisih dan tersingkir oleh sistem yang bobrok. Orang berintegritas bakal dikucilkan, dicela, dan tak punya suara. Akhirnya, kesalehan profesional tidak menjadi kekuatan sistemik. Kebatilan yang terorganisir akhirnya mengalahkan kebajikan yang tak terorganisir.

Meminjam tesis Emile Durkheim, deklarasi BPHPI dimaknai sebagai kesadaran moral kolektif dalam memperkuat kedudukan hakim perempuan berikut perannya. Perasaan senasib sepenanggungan hakim perempuan di Indonesia yang menyatu dalam labirin keinsyafan bersama akibat bertemunya anasir-anasir kesadaran partikular di berbagai ruang, membuka sejarah baru terbentuknya kesadaran moral sistemik menuju peradilan bersih dan agung. Itulah kenapa BPHPI yang berada di bawah nanungan Ikatan Hakim Indonesia terpanggil untuk tampil sebagai penjaga moral dalam hukum.

Pembangunan Hukum

Penulis nonfiksi Amerika Serikat, Rosemary Mahoney, dalam sebuah kolomnya menulis: “Serahkan kekuasaan kepada wanita, niscaya mengubah dunia”. Tulisan itu tidak untuk menafikan peran laki-laki. Tapi untuk menjelaskan bahwa perempuan adalah makhluk berdaya yang tidak hanya menarik nafas pada urusan sumur, dapur, dan kasur.

Keberadaan hakim perempuan di Indonesia memiliki posisi strategis sebagai pelaku pembangunan hukum nasional. Salah satu indikatornya bisa ditilik dari muasal lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman  Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Peraturan tersebut berkat andil perwakilan hakim perempuan Indonesia yang berpartisipasi dalam Pertemuan Hakim Perempuan se-ASEAN pada tanggal 24-25 Juni 2016 di Bangkok. Peran hakim perempuan telah membuka peta pembangunan hukum nasional yang lebih berperspektif gender.

Komposisi hakim perempuan di Indonesia saat ini memang masih terbatas. Apalagi, persentase hakim perempuan yang menduduki jabatan pimpinan pengadilan masih relatif kecil. Jumlah hakim perempuan baru sekitar 2.211 orang dari total 7.729 hakim di Indonesia. Sedangkan keterwakilan pemimpinan hakim perempuan yang baru terpenuhi baru 24 % dari target minimal ideal 29%. Maka, BPHPI harus mampu mendorong dan melahirkan kualitas kepemimpinan hakim perempuan yang mampu bersaing dengan hakim laki-laki.

Keunggulan hakim perempuan di dunia sejatinya tidak perlu disangkal. Gerakan emansipasi dalam melawan stigma perempuan tak berdaya, telah mampu mendobrak kultur patriarki. Maka itu, di beberapa negara belakangan ini mengalami fenomena baru yang mendobrak pakem. Amerika Serikat, misalnya, memilih Ketanji Brown Jackson sebagai hakim agung perempuan pertama dari kulit hitam. Pemerintah Arab Saudi juga menunjuk wanita sebagai hakim peradilan. Keputusan tersebut melampaui pendapat sebagian ulama klasik yang telanjur menempatkan perempuan pada posisi instrumental ketimbang substansial. Keputusan tersebut menjadi interupsi zaman bahwa proses pengisian jabatan hakim harus bertumpu pada prinsip meritokrasi dan kesetaraan gender.

Amerika Serikat barangkali ketinggalan kereta peradaban hukum dari Indonesia karena baru memiliki hakim agung perempuan pada tahun 1981 bernama Sandra Day O’Connors. Sedangkan Indonesia, pada tahun 1968 sudah memiliki hakim agung perempuan bernama Sri Widoyati Wiratmo. Pada saat itu, transisi politik pemerintahan menimbulkan intervensi kekuasaan eksekutif dan legislatif terhadap kekuasaan kehakiman menjadi postulat politik yang sukar terbantahkan. Sri Widoyati Wiratmo berupaya diintervensi penguasa dalam mengadili perkara.

Ketika mengadili perkara Cosmos yang melibatkan seorang penyelundup, Widoyati berdiri kokoh menolak pesanan Soekarno yang meminta perkara tersebut diadili sebagai perkara subversif dengan ancaman pidana mati. Intrusi kekuasaan politik tersebut disampaikan melalui Ketua MA Wirjono Prodjodikoro. Widoyati  menolak keras dengan alasan tindak pidana penyelundupan bukan pidana subversi politik yang memungkinkan dijatuhkannya pidana mati.

Tak mau bertentangan dengan nuraninya, Widoyati meminta agar perkara itu diserahkan kepada hakim lain untuk mengadili. Perkara itu pindah tangan dan hukuman mati pun dijatuhkan. Ketika perkara itu sampai di tingkat Mahkamah Agung, demokrasi terpimpin sudah ambruk (Suparman Marzuki, 2013, Putih Hitam Pengadilan Khusus, Bunga Rampai Komisi Yudisial, hlm.82-83).

SDGs

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tentang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan serta Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh, menegaskan betapa pentingnya peran dan partisipasi aktif perempuan serta kesempatan yang setara dalam kepemimpinan di seluruh tingkatan pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan publik.

Komnas Perempuan mengidentifikasi hambatan dan tantangan hakim perempuan dalam konteks SDGs. Di antaranya, minimnya aspek promosi untuk menduduki jabatan pimpinan pengadilan dan anasir politik dalam proses pemilihan hakim agung. Belum banyak hakim perempuan yang menempati posisi strategis sebagai pemimpin pengadilan (Komnas Perempuan, 2022). Pendekatan sistem promosi dan mutasi hakim barangkali menjadi jalan prosedural dengan memanfaatkan instrumen SDGs sebagai pandu untuk memperkuat pengarusutamaan gender dalam kepemimpinan peradilan.

Ketua Mahkamah Agung H.M. Syarifuddin mengungkapkan bahwa komposisi hakim yang heterogen dapat memperkaya pendekatan yang seimbang untuk menegakkan hukum dan menerapkan kesetaraan gender. Bahkan, kepemimpinan hakim perempuan menjadi motor penggerak reformasi peradilan. Maka itu, sejarah panjang Ikatan Hakim Indonesia dalam menempuh trajektori perjuangan mewujudkan kepemimpinan perempuan peradilan dalam bingkai kekuasaan kehakiman yang merdeka, perlu disambut meriah oleh BPHPI dengan melakukan langkah-langkah strategis dan terukur. Para cakrawati saat ini telah mengepakkan sayap. Wadah profesi itu hendaknya dibangun dengan amal baik, dijaga dengan iman dan ketulusan, dan dibela dengan doa dan perjuangan.

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Penajam
Jl. Provinsi KM. 9 Komplek Perkantoran Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur - 76142
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Email Tabayun : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 6

7

Lokasi Kantor

Sosial Media

11

13

12

14