Perkuat Integritas dari Jantung Nusantara, Ditjen Badilag Gelar Pembinaan bagi Peradilan Agama Wilayah Samarinda dan Kalimantan Utara
IBU KOTA NUSANTARA – Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Peningkatan Integritas, Kinerja, dan Kualitas SDM Peradilan bagi Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Kegiatan strategis ini dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Kamis, 18 Desember 2025. Acara ini merupakan tindak lanjut langsung dari amanat Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI untuk memastikan seluruh aparatur peradilan di Indonesia memiliki integritas tinggi dan kompetensi yang mumpuni dalam memberikan layanan hukum bagi masyarakat.
Acara diawali dengan sambutan dari tokoh-tokoh kunci yang memberikan perspektif strategis bagi aparatur peradilan. Sambutan pertama disampaikan oleh Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan OIKN (Mia Amalia, S.T., M.Si, Ph.D.). Dalam sambutannya beliau mewakili Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan menyampaikan apresiasi atas kehadiran jajaran Mahkamah Agung RI di IKN. Dalam perspektif perencanaan, beliau menekankan bahwa keberadaan institusi hukum yang kuat dan berintegritas di wilayah IKN adalah fondasi penting bagi kepastian investasi dan keadilan sosial bagi masyarakat yang akan menghuni smart city ini. Selanjutnya sambutan disampaikan oleh Staf Ahli I Gubernur Kalimantan Timur (Arih Frananta Filipus Sembiring, S.IP., M.E.), Mewakili Gubernur Kalimantan Timur dalam sambutannya menyampaikan pesan strategis mengenai posisi vital Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dalam ekosistem baru Indonesia. Beliau menekankan bahwa kemajuan infrastruktur fisik di IKN harus dibarengi dengan penguatan fondasi hukum yang inklusif bagi masyarakatnya. Beliau menyampaikan: "Kaltim dan Kaltara kini adalah serambi depan Ibu Kota Nusantara. Sebagai penyangga peradaban baru, sinergi antara Pemerintah Daerah dan Peradilan Agama menjadi mutlak demi menjamin keadilan hukum yang responsif, setara, dan bermartabat bagi seluruh masyarakat di gerbang Nusantara."
Dalam pidato kuncinya sekaligus membuka acara secara resmi, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, (Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.,) menekankan bahwa pemilihan Ibu Kota Nusantara sebagai lokasi pembinaan bukan sekadar alasan geografis, melainkan simbol perubahan besar bagi wajah peradilan di Indonesia. "Kita berada di sini, di titik nol Nusantara, untuk memastikan bahwa Peradilan Agama bergerak sebagai satu kesatuan sistem yang mendukung Visi Indonesia Emas 2045. Integritas bukan lagi sebuah pilihan atau slogan, melainkan nafas dari setiap pengabdian kita," tegas beliau. Beliau menutup narasi tersebut dengan sebuah komitmen kuat: bahwa Peradilan Agama harus menjadi "Benteng Keadilan di Nusantara yang Teguh Melaksanakan Pelayanan," memastikan bahwa setiap masyarakat di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara merasakan keadilan yang nyata dan bermartabat.
Rangkaian acara dilanjutkan dengan sesi pembinaan untuk peningkatan integritas dan kualitas SDM peradilan. YM Hakim Agung Kamar Agama, (Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.,) mengawali sesi pembinaannya dengan pemaparan fundamental bertajuk "Integritas: Dari Slogan ke Sistem". Beliau menegaskan bahwa integritas harus menjadi "nafas" yang terukur melalui rekam jejak bersih dan pengawasan berlapis. Dalam dimensi teknis, beliau membedah problematika Wasiat Wajibah (Pasal 209 KHI), mengingatkan para hakim untuk jeli dalam menetapkan legal standing serta menerapkan prinsip keadilan distributif bagi anak angkat/orang tua angkat tanpa mengabaikan koridor syariat. Beliau berpesan agar hakim mampu menggali nilai hukum yang hidup di masyarakat melalui kaidah Al-’adatu muhakkamatun guna menghasilkan putusan yang memenuhi rasa keadilan substansial.
Selanjutnya pembinaan dilakukan oleh seluruh Pejabt Eselon II pada Ditjen Badilag.
Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, (Drs. Arief Hidayat, S.H., M.M.,) membedah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) satker di wilayah Kaltim dan Kaltara per 18 Desember 2025. Fokus utama diarahkan pada pemenuhan Prioritas Direktif Presiden melalui mekanisme "RO Khusus". Hal ini bertujuan agar setiap rupiah anggaran negara berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan hukum, terutama di wilayah-wilayah strategis penyangga Ibu Kota.
Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama, (Dr. H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag.,) membedah secara mendalam strategi pelaksanaan 6 Program Prioritas Badilag, yang meliputi: Penguatan Integritas, Penguatan Akuntabilitas dan Transparansi, Penguatan Kualitas Layanan Pengadilan, Penguatan Kelembagaan, Penguatan Kualitas SDM, serta Penguatan Teknologi Informasi (TI). Beliau memberikan catatan serius terkait aspek integritas dan teknis yang menjadi sorotan pimpinan meliputi a) Audit Integritas dan Pengawasan Melekat, b) Inovasi Survey Peer-Review 3 Bulanan, c) E-Binwas: Data Valid untuk Kebijakan Tepat, dan d) Optimisme 100% E-Court tahun 2026
Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, (Sutarno, S.I.P., M.M.,) menekankan bahwa SIPP bukan sekadar aplikasi, melainkan Register Elektronik yang sah secara hukum. Beliau menginstruksikan seluruh satker untuk memastikan sinkronisasi data 100% antara dokumen fisik dan digital. Lebih lanjut, beliau memaparkan Surat Dirjen Badilag Nomor 2410 Tahun 2025 tentang penetapan Benchmark Kinerja, yang akan menjadi rapor digital bagi setiap satuan kerja dalam kompetisi pelayanan publik yang sehat.
Dalam kegiatan tersebut seluruh peserta pembinaan juga mendapatkan materi mengenai Smart City dan Pengelolaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Ekosistem IKN dalam Mendukung Terwujudnya E-Government oleh Deputi Transformasi Hijau dan Digital OIKN, (Dr. Agung Indrajit, S.T., M.Sc.,) beliau memaparkan bagaimana infrastruktur IKN dirancang untuk mendukung E-Government yang masif. Dalam kaitannya dengan peradilan elektronik, beliau memperkenalkan peran IKN-CSIRT (Computer Security Incident Response Team) sebagai garda terdepan pelindung data publik. Hal ini sejalan dengan visi Mahkamah Agung dalam mengamankan data perkara pada sistem berbasis cloud agar terhindar dari ancaman siber di masa depan.
Sebagai puncak dari rangkaian kegiatan pembinaan, seluruh peserta diberikan kesempatan istimewa untuk melakukan kunjungan lapangan ke pusat gravitasi kepemimpinan nasional. Kunjungan diawali dengan meninjau Istana Negara, sebagai simbol kemegahan kedaulatan bangsa dan semangat transformasi menuju Indonesia Maju. Selanjutnya, rombongan bergerak menuju Plaza Yudikatif, sebuah kawasan monumental di IKN yang didedikasikan sebagai simbol marwah dan independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kunjungan ini bertujuan memberikan gambaran visual bagi para peserta mengenai masa depan peradilan yang modern namun tetap berakar pada nilai-nilai luhur bangsa.
Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kinerja selama tahun 2025, rangkaian acara juga diwarnai dengan pemberian penghargaan bergengsi PTA Samarinda Award. Kemudian kegiatan tersebut ditutup dengan komitmen kolektif seluruh pimpinan pengadilan wilayah Kaltim dan Kaltara untuk membawa perubahan nyata. Dengan selesainya pembinaan ini, Peradilan Agama di wilayah penyangga IKN diharapkan menjadi role model bagi peradilan yang modern, transparan, dan berintegritas.(RW)
Sumber:
