LOGO web 2 1

on . Hits: 228

Demi Tingkatkan Pelayanan PA Penajam Jalin Kerjasama dengan Pusat Bantuan Hukum Peradi Cabang Balikpapan

Akses terhadap keadilan menjadi isu krusial yang dihadapi masyarakat miskin. Maka itu, negara secara konstitusional telah menjamin bantuan hukum bagi rakyat miskin agar hak-haknya terpenuhi. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Mahkamah Agung juga telah memberikan pedoman tata pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu membayar jasa advokat. Hal ini tertuang dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2004. Penganggaran dana operasional penyelenggaraan Posbakum di pengadilan juga telah dirancang sedemikian rupa. Sehingga dengan meningkatnya jumlah kebutuhan masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum, setiap tahun serapan anggarannya juga terus ditingkatkan.

WhatsApp Image 2020 09 01 at 11.07.00

Di lingkungan Peradilan Agama akses keadilan terhadap rakyat miskin tergolong berhasil. Australia Indonesia Justice Partnership (AIJP), misalnya, yang sejak lama merintis kerjasama dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, mengemukakan hal itu. AIPJ merupakan kemitraan Australia-Indonesia untuk keadilan yang konsen pada hak atas identitas hukum, layananan yang dil dan mudah diakses, serta hak atas informasi hukum. AIJP menilai, melalui layanan sidang keliling, perkara prodeo, dan Posbakum, masyarakat yang semula mengalami keterbatasan akses terhadap keadilan di Peradilan Agama bisa teratasi.

WhatsApp Image 2020 09 01 at 11.41.34

Salah satu yang patut menjadi perhatian ialah terkait penyelenggaraan Posbakum di Pengadilan Agama. Berdasarkan tugas dan fungsinya, Posbakum bertugas memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu membayar jasa advokat berupa pemberian informasi, advis, konsultasi, bantuan pembuatan gugatan/permohonan. Namun, selama ini Posbakum yang berjalan di Pengadilan Agama masih terbatas pada Posbakum yang dibiayai DIPA. Sehingga ada beberapa Pengadilan Agama, khususnya yang baru saja berdiri, belum menyediakan layanan Posbakum.

Pengadilan Agama (PA) Penajam adalah salah satu pengadilan yang hingga sekarang belum memiliki layanan Posbakum melalui pembiayaan DIPA. Meski Dirjen Badilag telah meluncurkan gugatan mandiri (pihak berperkara bisa membuat gugatan sendiri melalui aplikasi yang disediakan di kanal website), namun tidak semua masyarakat melek teknologi. Sehingga masyarakat masih ada yang mengalami kesulitan dalam proses pembuatan gugatan atau permohonan dan butuh bantuan.

Atas dasar itulah, demi meningkatkan percepatan pelayanan, PA Penajam mengadakan perjanjian kerjasama dengan Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Cabang Balikpapan. Dalam perjanjian kerjasama tersebut memuat poin-poin penting yang disepakati agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Misalnya, Pihak Pusat Bantuan Hukum dibatasi hanya menyediakan layanan bantuan hukum kepada Penggugat/Pemohon berupa advis/konsultasi hukum dan pembuatan surat gugatan/permohonan.

WhatsApp Image 2020 09 01 at 11.03.22

Dalam perjanjian tersebut juga memuat beberapa pedoman kode etik yang salah satunya ialah petugas pemberi bantuan hukum dilarang mengarahkan pemohon bantuan hukum untuk menggunakan jasa advokat tertentu dan bantuan hukum tertentu. Petugas Posbakum juga dilarang menyalahgunakan ruangan Posbakum ataupun wewenangnya untuk kegiatan lain selain yang telah menjadi tugas dan fungsi yang ditetapkan dalam kesepakatan. Pihak Pengadilan Agama Penajam juga monitoring dan evaluasi secara berkala. Apabila terdapat pelanggaran akan dilakukan pemutusan perjanjian kerjasama.

Hal penting lainnya ialah terkait pembiayaan. Dalam hal pelaksanaan/operasionalisasi pihak Pengadilan Agama Penajam tidak menyediakan anggaran biaya, kecuali menyediakan ruangan, meja dan kursi kerja yang terkoneksi dengan meja PTSP. Selebihnya biaya ditanggung mandiri oleh pihak Pusat Bantuan Hukum.

Acara penandatanganan perjanjian kerjasama dilaksanakan di ruang Ketua Pengadilan Agama Penajam, Selasa (1/9). Hadir dalam acara tersebut Ketua PA Penajam Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I. dan Wakil Ketua H. Achmad Fausi, S.H.I. Mendampingi pula Panitera Drs. Karani Kutni dan Sekretaris Indra Yanita Yuliana, SE., M.Si. Dari pihak Pusat bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Cabang Balikpapan yang hadir antara lain Ardiansyah, S.H., M.H., Hamsan, S.H., dan Suwandi, S.H.

Ketua PA Penajam dalam pertemuan tersebut memaparkan bahwa tujuan kerjasama ini untuk membantu masyarakat Penajam Paser Utara dalam memperoleh akses keadilan secara merata. Salah satu kendala utama masyarakat miskin dengan pendidikan kurang memadai ialah minimnya pengetahuan tentang tata cara beracara di Pengadilan Agama. Ketika mereka berhadapan dengan hukum, kesulitannya tidak bisa membuat gugatan/permohonan sendiri. Maka itu Ketua PA Penajam berpesan agar kerjasama tersebut dijalankan dengan baik, bertanggungjawab, dan tepat sasaran.

WhatsApp Image 2020 09 01 at 11.08.04

Ketua Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Cabang Balikpapan, Ardiansyah, juga mengungkapkan hal senada. Demi menjaga citra kedua belak pihak, ia akan terus memantau personilnya agar dalam menjalankan tugas sesuai koridor yang ditetapkan. “Kami akan tempatkan orang-orang pilihan dan berintegritas di sini, supaya tujuan mulia membantu masyarakat pencari keadilan secara cuma-cuma bisa tercapai dengan baik”, tuturnya.

Add comment


Security code
Refresh

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Penajam

Jl. Provinsi KM. 8 Kel. Nipah-Nipah Kec. Penajam

Kab. Penajam Paser Utara - 76142

Kalimantan Timur

 

Telp: 0542-8541119

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

maps1 Lokasi Kantor

Tautan Aplikasi